Forum Anti Korupsi Pembangunan Papua (FAKPP) Gelar Aksi Minta KPK Segera Usut Kasus Korupsi Lukas Enembe

indonesiasatu, 31 Jul 2018, PDF
Share w.App T.Me
INDONESIASATU.CO.ID:

Jakarta - Forum Anti Korupsi Pembangunan Papua (FAKPP) Selasa (31/7) pagi  menggelar Aksi meminta KPK segera mengusut Kasus Korupsi Lukas Enembe Dana 89 Milyar Proyek Jalan Trans Kemiri-Depabre dan Dana Beasiswa Mahasiswa Papua Di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta.

Berikut ini isi tuntutan Forum Anti Korupsi Pembangunan Papua (FAKPP):

Kami masyarakat Papua yang tergabung dalam Forum Anti Korupsi Dana Pembagunan Papua (FAKPP), meminta dan mendesak segera KPK RI mengumumkan nama Lukas Enem (MANTAN Gubernur Papua 2013-2017) sebagai tersangka korupsi dana 89 milyar proyek peningkatan dalam APBD perubahan Tahun 2015, Jalan Kemil’i-Depabre Kabupaten Jayapura 42 Km. kami mempertanyakan kinerja dalam transparansinya karena belum mengumumkan Lukas Enembe besebagai tersangka Untuk itu kami hadir disini untuk meminta KPK agar segera umumkan dan metetapkan sejumlah Pejabat di PU dan Pjabat Pemda Propinsi Papua yang terlibat. Selain itu kami meminta KPK segera mengaudit dan mendalami kasus-kasus korupsi selama Lukas Enembe berkuasa:

1. Lapangan Terbang Mamit yang tidak selesai

2. Jalan Munak-Oragi-Wolo APBD tiga tahun berturut-turut (2015-201 7) 23 Milyar

3. Jalan Wamena Ibele senilai 25 Milyar

FAKPP menilai KPK tidak serius menangangi dan mengungkap kasus korupsi di Papua karena samapai dengan sejauh ini belum mengaudit sejumlah kasus ini dan mengumumkan nama Lukas Enem sebagai tersangka. Jangankan kasus-kasus ini dan banyak Kasus di Daerah Pedalaman, Daerah Pegunungan, Pesisir, Lembah dan Pulau-dan Teluk, jika KPK serius untuk menelusuri sekian banyak kasus yang melibatkan Lukas Enem sejak berkuasa Tahun 2013-2017 kasus korupsi PU Papua yang melibatkan Lukas Enembe sebagai Gubemur Papua.

FAKPP mempertanyakan mengapa sejauh ini KPK belum mengumumkan nama Lukas Enembe sebagai tersangka teriibat dalam kasus Jalan Demta-Depabre sejauh 42 km merugikan uang Negara sebesar 89 Milyar rupiah? Ada apa dengan KPK? Jangankan sejumlah kasus daerah dipedalaman, Kasus Jalan Dempa-Depabre dekat Ibukota Propinsi Papua saja sejauh ini belum umumkan sejumlah pihak Pejabat yang terlibat.

Untuk itu dengan ini kami hadir disini meminta KPK segera mengumumkan nama pejabat Papua yang terlibat dalam kasus jalan proyek peningkatan jalan dalam APBD perubahan tahun 2015, ini dari sekarang.

Demikian himbauan ini dan atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Forum Anti Korupsi Pembangunan Papua

Ketua

Yan Piet

Sekretaris

Yusuf Manu

PT. Jurnalis Indonesia Satu

Kantor Redaksi: JAKARTA - Jl. Terusan I Gusti Ngurah Rai, Ruko Warna Warni No.7 Pondok Kopi Jakarta Timur 13460

Kantor Redaksi: CIPUTAT - Jl. Ibnu Khaldun I No 2 RT 001 RW 006 Kel Pisangan Kec Ciputat Timur (Depan Kampus UIN Jakarta)

+62 (021) 221.06.700

(+62821) 2381 3986

jurnalisindonesiasatu@gmail.com

Redaksi. Pedoman Siber.
Kode Perilaku.

Mitra Kami
Subscribe situs kami
Media Group IndonesiaSatu